Ketua Aliansi Aparatur Pemerintahan Desa (AAPD) Lampung timur menolak pembayaran siltaf yang tidak merata

Ketua Aliansi Aparatur Pemerintahan Desa (AAPD) Lampung timur menolak pembayaran siltaf yang tidak merata.

Loading

Lampung Timur (Bidiktipikor.com) — Fiks, Siltap untuk Kades,Sekdes,Kaur/Kasi dan Kadus dibayarkan selama 3 bulan, sementara RT,Linmas,BPD dan LPM masih menunggu mekanisme dan evaluasi Gubernur.

Seperti disampaikan oleh ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan Arif kepada awak media usai rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD setempat.(20/09/22).

“Alhamdulillah, tadi kita sudah rapat bersama dengan pemerintah daerah,salah satunya menindaklanjuti tentang Siltap perangkat desa. Sesuai dengan intruksi dari Mendagri bahwa Penghasilan tetap Kades, Sekdes, kaur dan kasi desa, yang akan dibayarkan hari ini(Selasa 20/09/21), sementara yang lainnya masih menunggu evaluasi gubernur di APBD Perubahan”,kata Ali Johan.

Senada dengan Ali Johan, Kadis Kominfo Lampung timur Mansur Syah menyampaikan telah terbayarkan Siltap tersebut.

” Hari ini Siltap telah dibayarkan selama 3bulan yang dialokasikan dari DAU & DAK sebesar 10 persen, hal itu sesuai arahan hasil rapat Bupati Lampung timur dengan Kemendagri yang di poin 5 yang berbunyi : Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan segera membayarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa paling lambat hari selasa 20 September 2022 sesuai dengan besaran dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang sudah di terima”,jelas Mansur saat konfrensi pers di Media Center diskominfo Lamtim (20/09/22).

Terpisah Ibrahim Restusaka Ketua Aliansi Aparatur Pemerintahan Desa (AAPD) Lampung timur menolak dan menganggap ini ketidakmampuan bupati Lampung timur.

“ini akan jadi polemik di desa, akan ada kecemburuan sosial,jangan kami di adu domba, jadi menganggap bupati telah berbohong kepada kami,kalau tidak bupati itu menyerah sajalah, gentle kepada kami,temui kami jelaskan apa yang terjadi, tapi dia yang mendatangi kami jangan sebaliknya”,jelas Ibrahim.

“kebohongan lainnya dia mengatakan bahwa telah disiapkan 62 milyar, tapi yang di bayar tidak merata,inikan akan menjadi pertanyaan untuk perangkat lainnya, jangan terkesan perjuangan ini hanya kepentingan saya semata, kami minta gentle ajalah sebenarnya dana itu ada atau tidak,kalau memang duit itu tidak ada,kemana ?,untuk kepentingan pribadi atau bayar hutang atau juga ada indikasi penyelewengan”,tegasnya.

Sementara pengakuan dari beberapa kepala desa memang telah dibayarkan tetapi hanya 2 bulan.

“Gimana ini, kok kecamatan kami cuman keluar 2 bulan saja” tulis kades yang tak mau disebut namanya.(red/Towi)

Related posts

Leave a Comment