Halangi Tugas Wartawan, DPD PWMOI Polisikan AM TERNATE Pengusaha Penjual Kayu Tanpa Izin

Halangi Tugas Wartawan, DPD PWMOI Polisikan AM TERNATE Pengusaha Penjual Kayu Tanpa Izin

Loading

Bidiktipikor..com. Maluku Namlea- Juru Bicara Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Kabupaten Buru Rachmad M Rupelu kepada Awak Media diroom penginapan Rara Namlea Kamis 29/08/2022

AM membuka usahanya di seputaran areal tambang gunung botak desa persiapan wamsaid kecamatan waelata kabupaten Buru seketika Emosi terhadap wartawan media kami, ketika ditanya soal Legilitas kayu Meranti yang dijualnya

Marak terjadi penjualan kayu Meranti maupun kayu budidaya Secara Ilegall pada seputaran areal tambang emas Ilegall gunung botak,hal ini dilakukan untuk melayani para penambang dalam pembuatan lubang dan paritan

AM pelaku usaha penjualan kayu serentak geram terhadap wartawan kami ketika ditanya soal asal usul kayu Meranti yang dibelinya dari salah satu oknum pegawai kehutanan kabupaten Buru berinisial AG

Kayu Meranti miliknya Am berawal dibeli dari oknum pegawai kehutanan berinisial AG dicegah oleh wartawan media kami pada jalur A desa persiapan wamsaid hal ini dilakukan untuk mempertanyakan asal usul kayu yang dibawah oleh mobil bak tinggi milik Dk

Sehubungan kayu tersebut tidak memiliki Legilitas yang sebenarnya sambil membuktikan hal tersebut sopir mobil tersebut disuruh untuk memperlihatkan legalitas kayu namun Dk tidak bisa memperlihatkan Legilitas kayu hanya beliau mengatakan ini kayu milik Ag salah satu pegawai Kehutanan Buru

Sementara untuk membuktikan bahwa kayu milik AM pihak media kami langsung mendatangi kediaman am setelah ditemui dirumahnya dan ditanya oleh wartawan kami serentak AM naik pitam dan geram terhadap wartawan kami hingga membuat wartawan kami malu didepan umum

Juru Bicara DPD Persatuan wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Kabupaten Buru Ravhmad Rupelu mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh AM terhadap wartawan

Rupelu menuturkan “Kita sangat menyesalkan kejadian itu masih adanya tindakan yang menghalang-halangi dan bahkan mengusir wartawan saat mau peliputan, ini jelas melanggar UU Pers dan ini akan kami tindaklanjuti agar tidak terus terjadi hal seperti ini,” Tutur Rupelu Juru Bicara PWMOI Kabupaten Buru

Juru bicara DPD PWMOI Rachmad Rupelu menegaskan tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik jelas diatur di dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 pada Pasal 18 Ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Tegas Rupelu

Olehnya itu, Rupelu memastikan, Am terancam dilaporkan Kepolres kabupaten Buru terkait perbuatan tidak menyenangkan dan menghalang halangi tugas wartawan akan segera dilaporkan oleh tim Dewan Penasehat Hukum DPD PWMOI Kabupaten Buru dalam waktu dekat. Kecam Jubir Rupelu (**)

Reporter: Niko

Related posts

Leave a Comment