Kota Metro–BidikTipikor.Com–Sungguh ironi Kota Metro yang memiliki segudang prestasi dan mempunyai progam keunggulan yang terus di gemborkan pada sektor pendidikan. Muncul dugaan tindak pidana korupsi BOP PAUD yang kini masih dalam peroses penyidikan pihak Tipidkor Satreskrim Polres Kota Metro dan telah memeriksa 25 orang saksi.
Kini kembali muncul dugaan aliran fee dan pengkoordiniran atas dana bantuan operasional (BOP) Kesetaraan Pendidikan di 8 (Delapan) Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), yang langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan (Disdikbud) Kota Metro, SW bersama dengan Kabid Dikdas, FZ dan tim bidang sarpras, DI.
Selain daripada itu, Ketiganya SW, FZ dan DI mengkoordiniri kegiatan paket proyek kegiatan pengadaan buku afirmasi perpustakaan SD SMP, Alat Peraga Edukatif (TK/PAUD) dan SD, dan proyek fisik rehab gedung lokal kelas SD SMP sumber dana APBD – APBN TA 2023 dan TA 2024, dengan pembagian fee 5% Kepala Sekolah dan 3 % Dinas Pendidikan. Bahkan, terendus ketiganya terlibat langsung bermain proyek rehab gedung SD mendompleng perusahaan pihak Ketiga.
Keterlibatan itu dari pengakuan beberapa pihak Sekolah SD dan SMP di Kota Metro, memberikan keterangan sama yang mengait tentang kegiatan pengadaan muebeler, APE dan kegiatan rehab fisik, bahwa semua kegiatan langsung dikoordinir dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
“Kalau Dulu musim Siplah, sekarang agak beda dikit. Artinya pengajuan rehab sedang dan berat untuk SD SMP sampai dengan prasana kelengkapan belajar semua sudah dengan tim Dinas Pendidikan itu sendiri. Tak jarang cara mainnya bebagi fee, 5% Kepsek 3% Dinas ya itu mainan yang ada, bahasanya mainan afirmasi lah, dan semua pihak sekolah sudah paham ini. Yang mengkoordinir ya tim dari dari Dikdas dan bagian Sarpras nya lah”.kata sumber yang juga pihak berkompeten salah satu sekolah penerima bantuan kegiatan. Rabu, 21/05/2025.
“Toh juga kami dari pihak sekolah SD maupun SMP juga percuma mau mengadu ke Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek). Ya sudahlah, selama berjalan untuk kepentingan dunia pendidikan, sah sah saja ada sedikit hasil, yang penting terlaksana.”ungkapnya sembari geguyon dengan tim media ini dan meminta untuk tidak mengutip identitasnya.
Saat di konfirmasikan fee dari kegiatan itu, sumber mengaku bahwa fee itu sesuai nilai besaran dari nilai kegiatan. Tapi juga ada yang langsung digabung lewat jalur setoran proyek. Kalo ada pengadaan dan sejenis lainnya di luar rehab gedung sekolah, ya ada pembagian uang lelah lah, ya kisaran Rp.500 Ribu sampai dengan Rp.1.5 Juta.
“Ya itulah adanya, bukan rahasia lagi soal mainan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro khususnya di TA 2023 dan 2024, belum lagi mainan anggaran Covid-19, sampai tahun 2022. Apa lagi ada masalah dugaan korupsi BOP PAUD yang katanya lagi di tangani kepolisian, di anulir Pimpinan Dinas gak ikut terlibat, Apa Iya !, kebijakan tertinggi di Dinas siapa?, ungkap sumber sembari membuka beberapa berkas dokumen kegiatan proyek lengkap dengan pagu dan nama perusahaan kepada tim media ini.
Diluar APBD, Sumber media ini mengukapkan, Sekolah SD SMP yang menerima DAK di TA 2023 dan DAK 2024, hampir sama cara mainnya di koordinir masif tim Dinas Pendidikan. Tentunya pihak LSM dan Media Massa tentu lebih paham apa lagi jika di kaitkan dengan Rencana Kerja Syarat (RKS) DAK sesuai tahun anggarannya. “Hanya saja mungkin enggan membukanya karena ada kedekatan emosional”.ujarnya.
Masih kata Sumber, adalagi soal kegiatan proyek yang diartikan proyek afirmasi dalam dunia pendidikan itu tujuannya untuk memberikan kesempatan luas dan adil, bagi kelompok masyarakat yang kurang terwakili dalam sistem pendidikan. Tujuannya untuk menjamin pemerataan pendidikan, meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas, dan menciptakan kesetaraan bagi semua individu, terlepas dari latar belakang ekonomi, geografis, atau disabilitas.
Mainan ini di jalur kegiatan afirmasi dalam PPDB, Pengadaan Buku dan APE serta lainnya, Beasiswa Afirmasi misalnya seperti beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), bertujuan untuk mendukung pendidikan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perlakuan khusus. Ini di kaitkan dengan BOP Kesetaraan yakni PKBM.
Ada 8 PKBM di Kota Metro ini, TA 2023 anggarannya dicairkan berbeda beda sesuai jumlah peserta atau siswa PKBM, dari mulai puluhan juta sampai dengan ratusan juta untuk di TA 2024, sementara kegiatan PKBM tidak sama sekali sesuai dengan data peserta/siswa dan kegiatan di 2 tahun anggaran tersebut.
Kemunculan masalah soal bantuan kesetaraan PKBM itu, gegara dari 8 PKBM ada satu PKBM yang tidak mendapat bantuan serupa dengan PKBM yang lain.
“Nah ini, yang lagi trend topik, bisa dikategorikan Mar’k Up anggarannya, Jadi ! bohong pihak Dikdas dan Kepala Dinas Gak terlibat’ saya cukup faham cara main mereka, khususnya SW ini. Beber sumber sembari memberikan salinan data penerima BOP kesetaraan PKBM lengkap dengan nilai pagu dan jumlah siswa untuk TA 2023, TA 2024 dan terbaru TA 2025.
Terkait hal ini, guna perimbangan informasi DAK fisik bidang pendidikan dengan penerima SD dan SMP, kegiatan APE Paud, TK dan SD serta kegiatan proyek pengadaan lainnya yang patut di konfirmasikan. Termasuk juga dugaan pungutan fee 5% dan 3% setiap kegiatan, serta penarikan setoran proyek yang paling terkecil mencapai 10% dari nilai kegiatan.
Namun, tim media ini cukup kesulitan untuk menemui Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro, Suwandi yang diketahui jarang berada di kantor. Begitu juga dengan pihak Dikdas yang mulai sulit untuk ditemui, dimungkinkan agenda kegiatan luar yang setiap harinya terjadwal, seperti jadwal Kepala Dinas kerja di Luar Kantor
Pada 2024 lalu, telah dilakukan pemeliharaan oleh pihak Dinas Pendidikan, dengan menguras dan mengeruk lumpur menggunakan excavator dengan armada pengangkut lumpur. Termasuk juga dilaksanakan pengecatan dindingnya. (Red/team)
